Karir Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)

Mohon untuk membaca Disclaimer terlebih dahulu sebelum melanjutkan membaca.

lokerjos.club-Karena berkarir harus dengan sungguh-sungguh maka berfikir dengan jernih untuk bekerja dengan perusahaan/instansi adalah hal wajib dimiliki oleh para pencari kerja namun bertahan adalah kunci kesuksesan akan selalu didepan anda. Semoga sukses akan selalu untuk anda.

Karir Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP),
Lowongan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP),

TENTANG
————————-

SATPOL PP atau Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Khususnya Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

TUGAS, FUNGSI & KEWAJIBAN SATPOL PP
———————————————————————-

SATPOL PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah. Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja.

Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamoing Praja yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2010. Dengan berlakunya PP ini maka dinyatakan tidak berlaku PP Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428).

Dibawah ini terdapat kutipan isi PP Nomor 6 tahun 2010 tentang Satpol PP :

*Pengertian (Pasal 3)

[1] Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

[2] Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

*Kedudukan (Pasal 3 ayat (2))

Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

(Pertanggungjawaban Kepala Satpol PP kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Satpol PP merupakan bawahan langsung sekretaris daerah. Secara struktural Kepala Satpol PP berada langsung di bawah kepala daerah).

*Tugas (Pasal 4)

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

(Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat).

Fungsi (Pasal 5)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
(Tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat menjadi fungsi Satpol PP)
e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

*Wewenang (Pasal 6)

Polisi Pamong Praja berwenang:

a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;

(Tindakan penertiban nonyustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan)

b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

(Yang dimaksud dengan ”menindak” adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan

(Yang dimaksud dengan “tindakan penyelidikan” adalah tindakan Polisi Pamong Praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah, antara lain mencatat, mendokumentasi atau merekam kejadian/keadaan, serta meminta keterangan).

e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

(Yang dimaksud dengan “tindakan administratif” adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah).

*Kewajiban (Pasal 8)

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
(Yang dimaksud dengan ”norma sosial lainnya” adalah adat atau kebiasaan yang diakui sebagai aturan/etika yang mengikat secara moral kepada masyarakat setempat).
b. menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
(Yang dimaksud dengan ”membantu menyelesaikan perselisihan” adalah upaya pencegahan agar perselisihan antara warga masyarakat tersebut tidak menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum).
d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
(Yang dimaksud dengan ”tindak pidana” adalah tindak pidana di luaryang diatur dalam Perda)
e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

*Pemberhentian (Pasal 18)

Polisi Pamong Praja diberhentikan karena:

a. alih tugas;
b. melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;
c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
d. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Polisi Pamong Praja.

*Tata Kerja

Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal. (Pasal 25)

Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.( Pasal 26.)

*Kerja sama dan Koordinasi (Pasal 28)

(1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.

(2) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

*Pasal 35

Pedoman organisasi Satpol PP untuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, diatur dengan Peraturan Menteri dengan pertimbangan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Maka dengan dipandang pentingnya anggota Satpol PP maka Pemerintah Surabaya Membuka penerimaan dengan informasi berikut ini :

#ANGGOTA SATPOL PP

Berikut ini syarat bagi pelamar :

=> Berpenampilan menarik
=> KTP Surabaya
=> Pendidikan Minimal SMA
=> Sehat jasmani/ rohani (tidak memiliki riwayat penyakit dalam)
=> Tinggi badan minimal : L = 165 cm P = 160 cm
=> Batas usia 22-40 tahun
=> Berat badan ideal
=> Tidak bertato dan bertindik
=> Surat keterangan Bebas dari Narkoba dan menyertakan SKCK
=> Tidak dalam kondisi hamil (bagi wanita)

Silahkan anda mempersiapkan segala berkas lamaran yang diperlukan untuk melamar.

Tentunya untuk melamar anda dengan mengantarkan langsung ke : Jl. Jaksa Agung Suprapto No.6, Surabaya sebelum batas exp. hingga 26/12/2018
Lowongan kerja SATPOL PP terbaru
#PENTING
=> Pelamar ketahui bahwa penerimaan ini tidak ada pungutan biaya
=> Anda pastinya melamar hingga batas sebelum exp. yang telah ditentukan
=> Tidak ada kerja sama dengan pihak travel atau sejenisnya
=> Anda dengan mudah membagikan info lowongan ini kepada keluarga karena tombol sudah kami siapkan

Lowongan Kerja ini diinformasikan oleh karirnews.com dengan Kategori Karir Berbagai Jurusan, Karir Berpengalaman, Karir S1, Karir S2, Karir Semua Jurusan, Karir SMA, Karir SMK.

Lowongan Terkait

Loker Terbaru

Loker Microbiologist and Validation Supervisor ( RB) di West Java

Lowongan Kerja Banquet Captain (Sheraton Hotels & Resorts ) di Kepulauan Bangka Belitung

Lowker District Manager (Sales Supervisor) - MATARAM di Mataram, NTB

Lowker Sales Manager (DBS Bank ) di Yogyakarta , Yogyakarta

Loker Responden Riset Online (Kerja Paruh Waktu / Kerja Sambilan) di Bekasi, Jawa Barat

Rekomendasi Loker

Loker Microbiologist and Validation Supervisor ( RB) di West Java

Lowongan Kerja Banquet Captain (Sheraton Hotels & Resorts ) di Kepulauan Bangka Belitung

Lowker District Manager (Sales Supervisor) - MATARAM di Mataram, NTB

Lowker Sales Manager (DBS Bank ) di Yogyakarta , Yogyakarta

Loker Responden Riset Online (Kerja Paruh Waktu / Kerja Sambilan) di Bekasi, Jawa Barat

Pencarian Loker Terkini

penjaga kantin senin jumat

homeroom teachers for primary code

rsud dr r soetrasno rembang

mdp maybank

matahari paragon mall semarang

Pencarian Loker Terpopuler

Cerbung Perjalanan Akhwat

open bo kartasura

bo kartasura

metal sheet product contact Jakarta loc:ID

ngentot tante erni